WARTASUBANG.COM, JAKARTA – Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para kepala daerah dari wilayah pesisir utara Jawa sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Pembentukan badan ini bertujuan mempercepat pembangunan serta penanganan infrastruktur perlindungan pesisir secara terpadu.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BOPPJ, membuka langsung kegiatan tersebut.
Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelamatkan kawasan Pantura Jawa.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum pertama kalinya seluruh pihak yang terdampak duduk bersama untuk merumuskan langkah strategis.
“Ini pertama kalinya kita menghadirkan seluruh stakeholder yang terdampak langsung agar Pantura Jawa dapat segera kita perkuat sehingga lebih aman dan berdaya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor krusial yang melatarbelakangi pentingnya penataan infrastruktur pesisir utara Jawa, di antaranya penurunan muka tanah yang mencapai 1 hingga 20 sentimeter per tahun, meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, krisis air bersih, hingga potensi kerugian ekonomi mengingat kawasan Pantura menyumbang sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Selain itu, jutaan penduduk yang bermukim di kawasan tersebut juga turut terdampak, sehingga diperlukan langkah terpadu dan berkelanjutan.
Pemerintah pusat, lanjutnya, berkomitmen tidak hanya membangun tanggul laut atau giant sea wall, tetapi juga mengintegrasikan pembangunan wilayah dengan pendekatan lingkungan yang selaras dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Kehadiran Bupati Subang dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Subang dalam mencari solusi atas permasalahan rob yang kerap melanda wilayah pesisir utara Subang.
Reynaldy menyambut baik langkah pemerintah pusat melalui BOPPJ yang dinilai sejalan dengan kebutuhan daerah dalam menangani persoalan pesisir.
Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan berbasis lingkungan, salah satunya melalui konservasi hutan mangrove sebagai pelindung alami dari abrasi dan banjir rob.
Sebelumnya, pada Sabtu (2/5/2026), Reynaldy meninjau langsung kondisi hutan mangrove di Kecamatan Legonkulon setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan perusakan kawasan tersebut.
Dalam kunjungannya, ia menegaskan bahwa hutan mangrove harus dijaga dan tidak boleh dialihfungsikan.
“Di sini harus dijaga alam dan lingkungannya, jangan sampai ada alih fungsi lahan,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat kementerian, kepala daerah wilayah pesisir, serta perwakilan lembaga terkait lainnya.
