WARTASUBANG.COM, JAKARTA – Penguatan digitalisasi keuangan menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus pengendalian inflasi di daerah. Komitmen tersebut turut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Subang melalui kehadiran Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M., dalam Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 dengan tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional.”
Forum nasional tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan daerah bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat transformasi digital di daerah.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di daerah memiliki keterkaitan langsung dengan pengendalian inflasi secara nasional. Menurutnya, persoalan inflasi di daerah tidak terlepas dari ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
“Mengendalikan inflasi di daerah dapat menjaga inflasi di tingkat pusat. Masalahnya hanya dua, apakah suplainya kurang atau bermasalah dengan distribusinya,” ujar Tito.
Tito juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan, termasuk melalui integrasi data kependudukan. Pemanfaatan face recognition berbasis Dukcapil dan e-KTP disebut dapat mendukung kemudahan dalam proses digitalisasi.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, menilai digitalisasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing ekonomi Indonesia.
“Digitalisasi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing ekonomi kita,” katanya.
Menurutnya, penerapan teknologi digital tidak hanya berkaitan dengan transaksi keuangan, tetapi juga telah menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani berbagai persoalan ekonomi, termasuk pengendalian inflasi.
Capaian digitalisasi sistem pembayaran Indonesia juga turut disampaikan dalam forum tersebut. Salah satunya melalui QRIS Cross Border Indonesia yang disebut telah memperoleh penghargaan di Amerika Serikat.
“Alhamdulillah, QRIS Cross Border Indonesia mendapat penghargaan di Amerika Serikat sebagai motor sistem pembayaran di Indonesia. Ini berkat sinergi yang kita lakukan selama ini,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sekaligus Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital
“Memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital ke depan,” kata Airlangga.
Ia juga menyampaikan bahwa digitalisasi daerah diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik, menarik investasi, serta mendukung pencatatan barang milik daerah secara lebih tertib.
Usai rangkaian sambutan, kegiatan FEKDI x IFSE 2026 dan Rakornas Pengendalian Inflasi serta P2DD 2026 secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, didampingi Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
Kehadiran Kang Akur dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Subang dalam mendukung kebijakan nasional terkait transformasi digital dan pengendalian inflasi.
Bagi Pemerintah Kabupaten Subang, penguatan digitalisasi keuangan diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membantu menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.
